TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan sementara pendaftaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN milik Kementerian Keuangan masih mengundang pertanyaan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu.
"Apakah keputusan Ibu Menkeu melakukan penutupan sementara kampus STAN berkaitan dengan pernyataan beberapa pejabat tentang radikalisme? Bila demikian, apakah keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan berdasar tuduhan yang belum tentu benar?" tulis Didu lewat akun twitter-nya @msaid_didu, Selasa, 14 Juli 2020.
Beberapa jam kemudian, pernyataan Didu ini direspons oleh staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,Yustinus Prastowo. Jawaban itu disampaikan langsung Prastowo lewat akun twitter-nya @prastow.
"Kebijakan moratorium @pknstanid adalah bagian dari kebijakan SDM jangka menengah yang holistik. Diawali dengan rancangan transformasi PKN STAN menjadi perguruan tinggi kedinasan dengan lulusan yang unggul untuk menjawab kebutuhan ahli keuangan negara di berbagai instansi pemerintah. “Reborn to serve better!” seperti dikutip dari cuitan @prastow.
Sebelumnya, kabar ini juga sudah disampaikan oleh Sri Mulyani. Ia mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendesain ulang STAN. Bukan karena radikalisme, tapi dia mengatakan pendaftaran STAN tidak dibuka tahun ini karena masalah Covid-19.
"Tentu kami akan melihat sesuai dengan kebutuhan SDM dan juga dalam proses meredesain STAN ini agar menjadi suatu pusat studi yang memang betul-betul lebih komprehensif mengenai keuangan negara," kata dia dalam Town Hall Meeting Kemenkeu, Jumat, 19 Juni 2020. "Jadi ini juga untuk meredam spekulasi mengenai masalah STAN."
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit
-
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
-
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?
-
Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN
2 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.
Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit
21 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
21 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?
22 jam lalu
Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
2 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
2 hari lalu
Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
4 hari lalu
Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.
Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor
4 hari lalu
Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
4 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.